Komisi I Dukung Pemenuhan Alutsista Korem 072 Pamungkas
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Komandan Korem 072/Pamungkas Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan beserta jajarannya di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (18/3/2021). Foto: Dipa/Man
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mendapati aspirasi agar sarana prasarana, alutsista dan kendaraan, baik kendaraan perang maupun kendaraan operasional Korem 072/Pamungkas dapat dipenuhi. Meutya mendukung penuh pemenuhan kebutuhan pokok TNI itu, yang kemudian menjadi bahan pembahasan rapat bersama Komisi I DPR RI.
Meutya mengatakan hal tersebut saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Komandan Korem 072/Pamungkas Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan beserta jajarannya di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (18/3/2021). “Kunjungan ke DIY ini bertujuan untuk mendorong Korem 072/Pamungkas dalam melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP), yaitu melaksanakan bantuan kepada Pemerintah Daerah atau operasi kemanusiaan di wilayah DIY dan eks Karesidenan Kedu," kata Meutya.
“Secara formal, permintaan (pemenuhan alutsista) ini bisa dijadikan bahan pengajuan kepada pemerintah sesuai bidang kerja Komisi I, yakni pertahanan dan keamanan, sekaligus menjaring informasi yang nyata di lapangan, sebagai program kerja Komisi I DPR RI, yang nantinya akan dilanjutkan menjadi bahan pembahasan melalui Panitia Kerja. Kemudian, secara informal, pasti akan kami adakan rencana untuk (pengadaan) kendaraan dinas. Jadi khusus untuk kendaraan dinas, secara bertahap akan kita wujudkan di tahun 2021 ini,” pungkas Meutya.
Di sisi lain, politisi Partai Golkar itu juga berterima kasih atas adanya kerja sama dari jajaran TNI untuk saling memberikan informasi terkait kondisi dan situasi terkini yang menyangkut pertahanan dan keamanan wilayah. Seperti pengawalan penanganan pandemi Covid-19, yaitu kegiatan vaksinasi dan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro, khususnya di wilayah DIY.
“Kemarin Pak Presiden Jokowi hadir ke (Yogyakarta) sini, untuk melihat program vaksinasi nasional dan termasuk juga PPKM, yang mana kita ketahui program ini dikawal betul oleh Korem 072/Pamungkas. Program PPKM terus dikawal, dan menurut kami hal ini sangat efektif dan bukan hanya sebatas simpatisan, melainkan sebagai bentuk kedekatan prajurit dengan rakyat di desa. Keterlibatan TNI dalam penanggulangan Covid-19, saya rasa Komisi I wajib memberikan apresiasi ya,” ujar Meutya.
Kegiatan pengawasan ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab TNI untuk mengecek kegiatan masyarakat, bahkan membantu memberikan pengawasan langsung kepada masyarakat. “Kalau melihat survei, TNI saat ini sedang disayang-sayangnya oleh rakyat. Hal ini menjadi kebanggaan dan bukti nyata TNI untuk terjun langsung membantu masyarakat. Jadi, institusi yang paling diaanggap dan dipercaya oleh masyarakat, hal ini benar-benar perlu kita diapresiasi,” puji legislator dapil Sumatera Utara I itu.
Meutya memastikan, tidak ada alasan bagi Komisi I DPR RI untuk tidak mendukung dan mendorong Korem 072/ Pamungkas dalam hal operasi kemanusiaan penanggulangan bencana alam. Hal ini juga bagian daripada dukungan terhadap tugas pokok TNI itu sendiri. “Kami ingin mendengar masukan dan penjelasan secara komprehensif mengenai kesiapan alutsista, sarana dan prasarana, dan pemenuhan kesejahteraan prajurit pada satuan jajaran Korem 072/Pamungkas,” pungkas Meutya.
Dalam kesempatan itu, Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan mengakui, sejauh ini Korem 072/Pamungkas memang betul-betul dipantau dan didukung penuh oleh Komisi I DPR RI. Namun ia berharap Komisi I DPR RI dapat mendukung kendala yang sejauh ini dihadapi Korem 072/Pamungkas. Ia ingin agar sarana prasarana, alutsista dan kendaraan, baik kendaraan perang maupun kendaraan operasional, benar-benar dapat diwujudkan di setiap satuan di seluruh Wilayah Republik Indonesia.
“Kami memerlukan bantuan, seperti kendaraan sebagai sarana transportasi dan angkut prajurit. Kendalanya kendaraan yang dipakai adalah produk lawas. Jadi kami berharap untuk segera direalisasikan (pengadaan yang baru), sehingga langkah kami selanjutnya ialah membuktikan dengan melakukan berbagai bantuan kepada pemda atau operasi kemanusiaan di wilayah DIY, serta eks Karesidenan Kedu dalam menanggulangi bencana alam sebagai bentuk dukungan, sekaligus tugas pokok TNI itu sendiri,” tutur Ibnu. (dip/sf)